Deliserdang News - Informasi perpanjangan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden yang belum dapat dipastikan terus berhembus baik secara lisan maupun tulisan diberbagai media.
Namun, beberapa konferensi pers Presiden Jokowi pernah menyatakan menolak pencalonan dirinya kembali sebagai Presiden di periode ketiga.
Salah satu tim relawan pendukung Presiden Jokowi yaitu Joman (Jokowi Mania), melalui ketua umumnya Immanuel Ebenezer mengatakan bersikap tegak lurus.
Baca Juga: DPP LIPPI Apresiasi Beragam Keberhasilan Kinerja Kapolri di Hari Jadi Ke-76 Bhayangkara
"Jokowi menunjukkan dirinya seorang demokrat yang pro demokrasi, meski sebenarnya ada banyak problem dimasa pandemi, dia tetap konsisten menjalankan perintah konstitusi," ujar Immanuel, dikutip dari wartaekonomi pada Rabu (8/9/2021).
Masih dilansir dari wartaekonomi Staf Khusus Presiden, Fadjroel Rachman pernah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan tegak lurus untuk tidak menjabat selama 3 periode.
"Sebagaimana kami nyatakan sebelumnya, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan menghormati agenda reformasi 1998," jelas Fadjroel.
Baca Juga: Organisasi Heart Of Hope Community Salurkan 100 Paket Bantuan Sembako Bagi Warga Kurang Mampu
Jika dilihat dari kekuatan parlemen, pemerintahan Presiden Jokowi didukung (koalisi) oleh 7 (tujuh) partai politik (parpol).
Sementara 2 (dua) parpol yang memiliki kursi di parlemen menjadi oposisi pemerintahan Kabinet Indonesia Hebat (KIH) II.
Ke-2 parpol oposisi pemerintah itu, yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .
Baca Juga: Ini Dia Jembatan Modren dan Mewah Penghubung Kecamatan Delitua dengan Namorambe
Tujuh parpol koalisi pemerintah diketahui memiliki kekuatan 81,9% dengan oposisi 18,1%.
Hal ini dinilai memiliki kekuatan politik untuk meloloskan Jokowi Presiden 3 periode.
Sementara pentolan Persatuan Alumni (PA) 212 menilai Jokowi Presiden 3 periode adalah kerakusan terhadap jabatan. Dirinya mengatakan akan banyak rakyat yang turun kejalan bila Jokowi Presiden 3 periode, apalagi menurutnya hal itu melanggar konstitusi Undang-Undang. (Lian/Editor)
